Kalwedo, kidabela!
Membawa semangat kalwedo dalam ruh setiap kehidupan masyarakat Maluku, terutama di kepulauan Tanimbar, kita semua bersaudara, kita semua harus bersatu. Inilah semangat kolaborasi sedari dulu yang ingin dibawa dan dibuat lebih “keren” di masa sekarang. Mengapa? Maluku Tenggara Barat sebagai salah satu lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) memerlukan kolaborasi, gandeng tangan serta turun tangan dari semua pihak. Bukan hanya tugas dari pemerintah daerah saja, tetapi didukung dengan semangat “Kalwedo” dari seluruh elemen masyarakat Tanimbar.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan salah satu kabupaten Kepulauan di Provinsi Maluku yang terkonsentrasi pada gugus Kepulauan Tanimbar dengan luas keseluruhan 52.995,20 km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km2 (19,06%) dan wilayah perairan seluas 42.892,28 km2 (80,94%). Jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 174 dan 122 diataranya telah bernama, panjang garis pantai sekitar 1623.27 km dan 4 (empat) pulau kecil terluar sebagai titik pangkal perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Australia menjadikan kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai kawasan yang sangat strategis.
Sebagaimana diatur dalam Perpres 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar mengandung 3 prinsip, yaitu: wawasan nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Sehingga, perlu adanya sebuah pendampingan untuk menunjang kebutuhan dan menggali potensi masyarakat yang diimplementasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikananan melalui Dirjen Pengeloaan Ruang Laut dengan melatih dan mengirimkan para fasilitator pulau-pulau kecil terluar berpenduduk. Adapun komponen program pendampingan pulau-pulau kecil terluar terdiri atas:
- Penguatan data dan Informasi di PPKT. Adanya pemetaan isu, tokoh masyarakat, profil pulau dan pendamingan pernecanaan desa.
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Kelompok Masyarakat Pengelola (KMP) sarana dan Prasarana yang menjadi fokus pendampingan. Pendampingan penguatan kapasitas SDM, pelatihan teknis dan manajemen, penguatan kelembagaan dan pengembangan program inisiatif.
- Pengembangan kemitraan dan kerjasama. Adanya identifikasi dan fasilitasi mitra potensial, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pengembangan program inisiatif KMP.
Pulau Larat dengan luas wilayah sekitar 124,89 Km2 merupakan salah satu dari empat pulau kecil terluar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berdasarkan Perpres 78 tahun 2005 termasuk salah satu pulau terluar dari 92 pulau terluar berpenduduk yang ada di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Pulau Larat terletak di sebelah utara dari Pulau Yamdena (pulau terbesar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat). Secara administrasi seluruh desa-desa di Pulau Larat termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku. Berdasarkan data BPS MTB, 2014 Kecamatan Tanimbar Utara terdiri dari 8 desa dan 1 kampung dan khusus di Pulau Larat hanya terdiri dari 7 desa. Secara keseluruhan desa-desa di Pulau Larat terletak di sepanjang pesisir utara Pulau. Ketujuh desa di Pulau Larat tersebut antara lain Desa Ritabel, Desa Ridool, Desa Watidal, Desa Keliobar, Desa Kelaan, Desa Lamdesar Barat dan Desa Lamdesar Timur.
Pulau Larat merupakan pulau yang sudah memiliki infratruktur sarana dan prasarana yang memadai, seperi pelabuhan kapal barang, fery dan dermaga Jety Apung. Terdapat kantor pemerintahan, kantor Camat, Kantor KB, pos militer, kantor Pos dan Bank BRI. Saat ini sedang dilakukan proses pengerjaan jalan Trans Larat yang akan menghubungkan semua desa-desa di Pulau Larat, sehingga dapat mempercepat persebaran dan pertumbuhan ekonomi serta aksesbilitas yang memadai.
Masyarakat di Pulau Larat cukup beragam jenis mata pencahariannya. Ada yang berprofesi sebagai guru, PNS, nelayan, petani dan pembudidaya rumput laut. Potensi terbesar di Pulau Larat adalah perikanan tangkap, budidaya rumput laut dan kacang tanah. Saat ini harga rumput laut mengalami penurunan, yaitu Rp 3.000 - 4.000 per kg rumput laut kering. Hal ini sangat dirasakan betul oleh pembudidaya, sehingga beberapa pembudidaya mulai beralih ke kacang tanah. Untuk penerangan di Pulau Larat sudah terjangkau instalasi listrik PLN yang beroperasi dari pukul 18.00 – 06.00 WIT, hanya saja di dua desa paling ujung timur bagian pulau, yaitu desa Lamdesar Barat dan Timur masih padam hingga kini, dikarenakan beberapa instalasi tiang listrik mengalami kerusakan seperti patah maupun jatuh.
PLTS Terpusat di desa Lamdesar Barat dan Desalinasi Air Laut merupakan bantuan sarana dan prasarana pulau terluar yang diberikan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) kerjasama dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Saat ini kondisi kedua sarpras tersebut (PLTS dan desalinasi) sudah dapat beroperasi dengan baik setelah mengalami perbaikan/revitalisasi pada bulan Agustus dan November 2016. Pada tahun 2016 ini, sebuah apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam hal memberangkatkan teknisi PLTS dan Desalinasi untuk mengikuti bimbingan teknis bagi pengelola bantuan. Harapannya, ini sebagai sebuah langkah awal kemandirian dalam pengelolaan, ke depannya diharapkan apabila terjadi kerusakan dapat diatasi terlebih dahulu oleh teknisi lokal/kelompok.
Diharapkan melalui program pendampingan masyarakat ini bisa menjadi stimulus untuk masyarakat setempat agar lebih percaya diri untuk membangun desa dan mengajak kolaborasi semua yang perduli akan kemajuan daerahnya. Laut merupakan masa depan kita, di laut kita jaya, laut adalah halaman depan rumah kita! Semoga kolaborasi terus tumbuh dan terjalin seperti halnya gandengan rantai baja yang saling melengkapi. Lebih ringan bukan kalau dipikul bersama, dan terasa indah proses kerja yang terjadi. Kami percaya dan bisa!